http://terbagus.info/wp-content/uploads/2016/01/banner728.jpg
http://niadesain.biz/banner/User.gif

Pemprov Lampung Terapkan Implementasi Transaksi Nontunai Pada Tahun 2018

Jumat, Oktober 6th 2017. | Lampung, Realita News

Lampung, Terbagus.info– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kini tengah menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Meteri Dalam Negeri No 910/1866/51-2017 tentang Implementasi Transaksi Nontunai. Pergub dimaksud akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Implementasi Transaksi Nontunai yang akan di mulai pada tahun 2018 pada pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota se Lampung.

Pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah daerah dilakukan melalui cash management system (CMS). Transaksi nontunai dilakukan dalam dua sektor yaitu pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan bagi para bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Nantinya pembayaran lain kepada pihak ketiga, hibah, dan bantuan sosial harus melalui mekanisme nontunai,” ujar Asisten Administrasi Umum, Hamartoni Ahadis, saat memimpim rapat pembahasan implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Kamis (5/10).

Menurut Hamartoni, kebijakan ini merupakan dukung Pemerintah Provinsi Lampung mengurangi transaksi tunai di OPD organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah). “Progres kemajuan penerapan nontunai secara kontinyu akan dilaporkan ke pusat,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Minhairin, menambahkan, transkasi penerimaan dan pengeluaran uang secara tunai dibatasi maksimal Rp10 Juta. SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sepakat transaksi nontunai di dibatasi hingga Rp10 Juta. ”Bila di atas 10 Juta boleh menggunakan cek atau giro sebagaimana kesanggupan para bendahara SKPD dalam melakukan transaksi,” ujar Minhairin. (**)

 

Share Button

Related For Pemprov Lampung Terapkan Implementasi Transaksi Nontunai Pada Tahun 2018