http://terbagus.info/wp-content/uploads/2016/01/banner728.jpg
http://niadesain.biz/banner/User.gif

Pemkab Lamteng Tingkatkan Kerjasama dengan DJP Bengkulu dan Lampung

Selasa, Agustus 23rd 2016. | Lampung, Realita News
Pemkab Lampung tengah Teken MoU dengan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Pemkab Lampung Tengah Teken MoU dengan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (Selasa,23/8)

Lampung, terbagus.info– Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tidak membebani masyarakat dan tidak merugikan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah terus menggali potensi sumber pendapatan daerah, diantaranya melalui optimalisasi pembayaran pajak atas penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Diantara upaya tersebut melalui peningkatan kerjasama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung. Kedua belah pihak, telah melakukan penandatangan nota kesefahaman atau Memory of Understanding (MoU), terkait dengan tempat pembayaran PPh Pasal 21 dan PPh 25/29 Undang-undang (UU) Republik Indonesia No.36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Selasa (23/8).

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dimaksud, maka orang pribadi yang bekerja dan gajinya di Kabupaten  Lampung Tengah harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Lampung Tengah sehingga PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 harus dibayarkan di Kabupaten Lampung Tengah. ”Dengan kesepakatan ini, para Bendahara Pemerintah dan juga swasta harus lebih meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,”tegas Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Nota kesepahaman ini, tentunya akan bersifat saling menguntungkan. Setidaknya, Kanwil DJP melalui KPP Pratama Metro dapat terbantu dalam mengumpulkan pajak sehingga tercapai target yang ditetapkan dengan tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Disisi lain, peningkatan pendapatan dari pajak PPh 21 dan PPh pasal 25/29 berdampak pada peningkatan porsi pendapatan dari Dana Bagi Hasil sektor Pajak bagi Kabupaten Lampung Tengah.

Saat ini besarnya dana bagi hasil dalam APBD 2016 dipatok sebesar 61, 6 Milyar atau 3,9 persen dari total Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Lampung Tengah. Mustafa berharap, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara kedua belah pihak, porsi dana bagi hasil Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkat, sehingga pagu untuk pembangunan pun dapat bertambah. ”Khusus kepada Kepala SKPD yang terkait dengan Pengelolaan PAD, saya meminta untuk terus menggali potensi sumber-sumber PAD dengan cara secara koorperatif menginformasikan wajib pajak yang terkena pajak PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 tentang Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri,”katanya.

Diakui Mustafa, Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara, khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memberikan dampak terhadap keberhasilan rencana pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini lanjut Mustafa, tercermin besarnya belanja negara untuk dana transfer daerah dan dana desa sebesar Rp770,2 trilyun secara nasional pada tahun 2016. ”Di mana sebagian dana tersebut akan diterima juga oleh kabupaten Lampung Tengah sebagai bagian dari penerimaan APBD 2016,”katanya.

Bupati juga memberikan apresiasi atas usaha Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Kadispenda Kabupaten Lampung Tengah yang telah menginisiasi terjadinya Nota Kesepahaman (Mou) tentang tempat pembayaran PPh Pasal 21 dan PPh25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. (Pri/Ti)

 

 

 

 

 

Share Button

Related For Pemkab Lamteng Tingkatkan Kerjasama dengan DJP Bengkulu dan Lampung