http://terbagus.info/wp-content/uploads/2016/01/banner728.jpg
http://niadesain.biz/banner/User.gif

PAD Lampung Tengah Pada APBD-P Tahun 2017 Meningkat

Jumat, September 29th 2017. | Lampung, Realita News

http://tabikpun.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG-20170930-WA0002.jpg

Lampung Tengah, terbagus.info-  Bupati Lampung Tengah  Mustafa memberikan apresiasi terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah, yang telah mengasahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah –Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2017 tepat waktu. Dengan pengesahan APBD-P yang tepat waktu akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan di Lampung Tengah yang saat ini tengah berjalan.

Pada APBD-P 2017 sejumlah sektor mengalami kenaikan yang berpengaruh pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah Kabupaten Lamteng di estimasikan meningkat mencapai Rp171,540 miliar lebih atau 6,99 persen dari 2,283 triliun lebih menjadi 2,454 triliun lebih. Pendapatan daerah ini, diperoleh dari PAD Kabupaten Lamteng pada APBD murni 2017 diestimasikan sebesar Rp 126,1 miliar lebih, diusulkan peningkatannya sebesar Rp 135 miliar lebih.

Bupati juga berjanji akan melakukan perbaikan kinerja pemerintah daerah, sebagai mana masukan yang disarankan anggota Dewan dalam pembahasan rancangan APBD-P. Termasuk untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan kinerja SKPD terkait.

”Untuk meningkatkan PAD, kita tengah berusaha meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor potensial, termasuk meningkatkan kordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan hak Kabupaten Lampung Tengah melalui dana bagi hasil,” kata Mustafa.

Rapat paripurna pengesahan APBD-P 2017 selain dihadiri seluruh anggota DPRD dan sejumlah Kepala Dinas, juga hadir Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, Sekkab Lampung Tengah Edi Erlansyah, Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi Sunardi, para Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J.Natalis Sinaga, Riagus Ria, Joni Hardito.

Menanggapi sorotan anggota dewan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di Lampung Tengah, diakui Bupati keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Lampung Tengah masih menghadapi beberapa persoalan yang menjadi kendala,  terutama terkait dengan pemerataan guru yang berstatus PNS di daerah berlum dapat terpenuhi secara maksimal hingga ke pelosok desa. Namun demikian, kata Mustafa, Pemeritah Kabupaten Lampung Tengah terus berupaya melakukan peningkatan kualitas agar mutu pendidikan dapat dicapai sesuai dengan misi pembangunan daerah.

Diungkapkan Bupati, terkait dengan peningkatan pembangunan desa, pemerintah telah memberikan anggaran dana desa, dimana pendampingannya ditentukan oleh Kementerian tanpa melibatkan kabupaten. Dia berharap kedepan, untuk pendamping pemanfaatan anggaran dana desa ada kordinasi antara Kementerian dangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah kabupaten ada peran yang maksimal.

Setelah melalui tahapan pembahasan, DPRD menyepakati kenaikan menjadi APBD-P sebesar Rp 289,80 miliar lebih. Sehingga pos anggaran dari sisi PAD naik sebesar Rp171,45 miliar lebih atau 56,48 persen, kenaikan ini berasal dari Dana BOS pendidikan sebesar Rp 149 miliar.“Untuk merealisasikan peningkatan PAD ini tentu saja kita harus memastikan pencapaian pajak daerah yang bersumber dari PBB dan pajak penerangan jalan, serta retribusi daerah diantaranya yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan. Termasuk peningkatan penggailan PAD secara maksimal bersumber dari piutang tunggakan PBB, Timbangan (TERRA), pajak parkir dan NJOP,” tegas Bupati.

Disisi pendapatan daerah dari dana perimbangan juga terjadi pemeningkatan sebesar Rp 7,8 miliar lebih atau 0,44 persen dari Rp1,78 Triliun lebih menjadi Rp1,79 triliun lebih. Kenaikan ini terjadi akibat dana DAK dan penurunan dana DAU. Kenaikan dana DAK sebesar Rp31,433 miliarlebih atau 7,58 persen dari Rp 382,142 miliar menjadi Rp 414,57 miliar lebih. Penurunan dana DAU sebesar Rp23,561 miliar atau 79 persen dari Rp 1,341 triliun menjadi Rp1,317 triliun lebih.

“Diharapkan kedepan SKPD terkait agar lebih meningkatkan kordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga bantuan keuangan dan dana DAU atau DAK dapat ditingkatkan, hal ini bisa mengurangi beban belanja pembangunan daerah,” katanya.

Selain itu di sisi Belanja Daerah terjadi peningkatan sebesar Rp 100,437 miliar lebih atau 4,02 persen dari Rp2,397 triliun lebih menjadi Rp 2, 652 triliun lebih. Sedang belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar Rp 6,089 miliar, atau 0,41 persen dari 1,486 triliun menjadi Rp1,482 triliun lebih. Penurunan ini terjadi karena rasionalisasi belanja pegawai dan tambahan dana untuk belanja bantuan oprasional sekolah, hibah dan bantuan alokasi dana desa.

Sementara belanja langsung meningkat dari Rp261,244 miliar lebih atau 22,29 persen dari Rp 910,594 miliar, sehingga menjadi Rp 1,171 triliun lebih. Hal ini diperuntukan peningkatan di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan pemberdayaan masyarakat, kamtibmas dan infrastruktur. Penerimaan pembiayaan meningkat Rp83,615 miliar lebih atau 42,31 persen dari Rp114,008 miliar menjadi Rp197,624 miliar lebih yang diperoleh dari SILPA tahun anggaran lalu, yaitu dari dana sertifikasi guru, kapitasi askes dan badan layanan umum daerah serta efisiensi /sisa anggaran satuan kerja perangkat Daerah. “Terkait belanja daerah ini, harapan saya dalam menyusun APBD dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, baik dari kegiatan musrenbang maupun kegiatan reses DPRD,” tandasnya.  (Ti/ADV).

Share Button

Related For PAD Lampung Tengah Pada APBD-P Tahun 2017 Meningkat