http://terbagus.info/wp-content/uploads/2016/01/banner728.jpg
http://niadesain.biz/banner/User.gif

APBD Lampung Tengah 2017, Pendapatan Daerah Naik 14,85 Persen

Jumat, November 25th 2016. | Lampung, Realita News

 

Susana Rapat Paripurna DPRD LampungTengah

Susana Rapat Paripurna DPRD LampungTengah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017, diperkirakan akan terjadi penurunan sebesar 5,35 persen dari tahun sebelumnya yakni dari Rp2,4 triliyun lebih  tahun 2016 menjadi Rp2,2 triliyun lebih pada tahun 2017.

Hal tersebut di ungkapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa pada pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran  dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2017 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Kamis (24/11).

Lebih lanjut Bupati menegaskan, penurunan APBD tahun 2017 tersebut lebih dipengaruhi oleh terjadinya penurunan belanja tidak langsung, yakni terjadinya  perubahan kewenangan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi PNS pusat, khususnya guru Sekolah Menengah Atas, sementara pada sisi pendapatan daerah terjadi peningkatan.

Menurut Bupati, dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 diperkirakan akan terjadi kenaikan sebesar 14,85 persen, yakni dari Rp104.784 milyar target PAD tahun 2016 meningkat menjadi 120.346 milyar pada tahun 2017. Kenaikan PAD ini diperkirakan akan terjadi pada penerimaan jaminan Kesehatan Nasional dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya.

PAD Lampung Tengah bersumber dari Pajak Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 18,69 persen yakni mencapai Rp52.224 milyar lebih tahun 2017 dibanding tahun 2016 hanya sebesar Rp44 milyar.  Dari sisi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mampu memberikan kontribusi pada APBD tahun 2017 sebesar Rp 6.631 milyar lebih atau meningkat sebesar2,24 persen dibanding dengan target APBD tahun 2016 yang mencapai 6.485 miliyar lebih, penerimaan tersebut diperoleh dari deviden Bank Lampung dan Bank Syari’ah Rajasa.

Sementara lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi pada APBD tahun 2017 sebesar Rp56.171 milyar atau meningkat sebesar 19,07 persen dari Rp47.174 milyar lebih pada APBD 2016. Sedang Retibusi Daerah tahun 2017 diperkirakan terjadi penurunan sebesar 25,33 persen yakni dari Rp7.123 milyar lebih  pada APBD 2016 menjadi Rp 5.318 milyar lebih pada APBD 2017. ”Penurunan ini lebih disebabkan adanya perubahan rekening penerimaan dari retribusi ke rekening lain-lain PAD yang sah,”tegas Mustafa.

Dana Perimbanan pada APBD tahun 2017 diperkirakan akan terjadi penurunan mencapai Rp1,777 triliyun lebih atau turun 9,91 persen dari APBD tahun 2016 sebesar Rp1,972 triliyun lebih. Besaran dana perimbangan ini diperoleh dari bagi hasil pajak dan bukan pajak direncanakan sebesar Rp52.892 milyar lebih mengalami kenaikan sebesar 9,52 persen dibanding pada APBD 2016 hanya Rp48.293 milyar lebih.

Lalu dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2017 sebesar Rp1.341 triliyun lebih, tidak mengalami kenaikan dibanding dengan target pada APBD tahun 2016. Sedang Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp383.142 milyar lebih, terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp92.023 miliar dan DAN Non Fisik Rp291.119 milyar lebih atau mengalami penurunan sebesar 24,14 persen dibanding dengan APBD tahun 2016 mencapai Rp583.320 milyar lebih.

Pada APBD 2017, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan mencapai Rp374.554 milyar lebih atau terjadi kenaikan 15,96 persen dibanding dengan target pada APBD 2016 sebesar Rp323.010 milyar lebih.  Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ini diperoleh dari Pendapatan Hibah sebesar Rp948.305 milyar lebih yang merupakan kegiatan lanjutan dari Kementerian Pendidikan untuk kegiatan PKP-SPM Pendidikan Dasar.

Dari pos anggaran Dana Bagi hasil Pajak Provinsi, Mustafa mengungkapkan, pada APBD tahun 2017 tidak mengalami perubahan dari  APBD tahun 2016 yakni sebesar Rp132.171 milyar lebih, sedang dana Alokasi Desa pada APBD tahun 2017 mencapai Rp241.434 milyar lebih atau mengalami kenaikan 27,35 persen dibanding dengan target APBD 2016 sebesar Rp189.589 milyar lebih.

Pada sisi belanja daerah tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp2.333 triliyun lebih atau mengalami penurunan sebesar 4,59 persen dibanding dengan belanja daerah dalam APBD 2016 sebesar Rp2,445 triliyun lebih, yang digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Ditegaskan Mustafa, dengan kondisi pendapatan daerah yang menurun dibanding tahun 2016, pemerintah daerah akan tetap berupaya melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai visi dan misi kepala daerah. ”Kita akan melakukan skala prioritas pembangunan sesuai kemampuan keuangan, antara lain bidang infrastruktur, keamanan, dan pertanian,”katanya.

Alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp1, 507 triliyun lebih atau turun sebesar 9,60 persen dibanding dengan belanja tidak langsung pada APBD tahun 2016 sebesar Rp1.667 triliyun lebih. Anggaran tersebut di alokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp1.084 triliyun lebih atau mengalami penurunan sebesar 22,44 persen dibanding pada APBD tahun 2016 sebesar Rp1.398 triliyun lebih. Penurunan terjadi disebabkan perubahan kewenangan PNS Daeran menjadi PNS Pusat khususnya guru Sekolah Menengah .

Disisi Belanja Hibah pada APBD tahun anggaran 2017 direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp32.273 miliyar atau naik 37,43 persen dari APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp23.483 milyar. ”Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan Dana BOP PAUD yang penyalurannya melalui mekanisme hibah,”katanya.

Pada Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sebesar Rp5.754 milyar lebih atau mengalami kenaikan 12,56 persen dibanding pada APBD tahun 2016 hanya sebesar Rp5.112 milyar lebih.  Sedang Bantuan Keuangan pada Pemerintahan Desa mencapai Rp383.44o milyar lebih atau terjadi kenaikan 60,36 persen dibanding APBD tahun 2016, kenaikan terbesar diperuntukan bagi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp380.848 milyar lebih, atau mengalami kenaikan sebesar 52,11 persen dibanding dengan APBD tahun 2016 hanya sebesar Rp250.370 milyar lebih.

Ditegaskan Mustafa, peningkatan ADD terjadi setelah dilakukan simulasi perhitungan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp1 milyar lebih. ”Pemerintah berharap kenaikan Alokasi Dana Desa ini pembangunan infrastruktur desa akan lebih baik dan kegiatan perekonomian desa akan bekembang dengan cepat,”katanya.

Kenaikan  terjadi pada alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung, yakni dari Rp778.242 milyar lebih pada APBD tahun 2016, direncanakan meningkat menjadi Rp826.062 milyar lebih pada APBD 2017 atau naik 6,14 persen. Alokasi anggaran tersebut diantaranya akan dipergunakan untuk pembangunan bidang pekerjaan umum yang direncanakan diantaranya untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

Pembangunan bidang kesehatan direncanakan diantaranya untuk program obat dan perbekalan kesehatan bagi Puskesmas, program upaya kesehatan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat, program peningkatan keselamata ibu melahirkan dan anak. Bidang Pendidikan direncanakan antara lain untuk program pendidikan anak usia dini, Wajib Belajar Sembilan tahun, pembangunan/peningkatan saran prasarana pndidikan, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan non formal.

Pembangunan bidang pertanian direncanakan antara lain untuk program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Pembangunan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian, direncanakan diantaranya untuk program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Ditandaskan Bupati, pembangunan yang dilaksanakan dirancang melalui pemanfaatan ketersediaan sumberdaya seoptimal mungkin, dengan mendorong keterlibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan dan pelestariannya, serta melaksanakan sistem pemerintahan secara bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Komitmen tersebut, lanjutnya, harus secara konkrit diimplementasikan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi serta diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. ”Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tertib, efesien, ekonomis, efekif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat,”tandasnya.(ADV/Ti)

Share Button

Related For APBD Lampung Tengah 2017, Pendapatan Daerah Naik 14,85 Persen